Ijin melaporkan. Pada Rabu 1 Februari 2017 pkl. 16.30 s.d. 16.55 WIB di Wisma Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, berlangsung konferensi pers Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) mengenai perkembangan politik aktual. Hadir dalam konferensi pers antara lain Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Hinca Panjaitan (Sekjen Partai Demokrat). Acara juga dihadiri oleh sekitar 40 wartawan media massa.
Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan antara lain :
Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan, merespon apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok, yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya pada persidaangan tersebut. Oleh karena ituah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.
Namun sebelumnya ada dua hal, pertama teman-teman sebetulnya mengingatkan Pak SBY sebaiknya tidak bicara daripada nanti di gempur lagi. Jawaban saya, dengan diam saya juga digempur. Kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam kasus Pak Ahok.
Kedua, pasti wartawan mengira saya akan marah, tidak lah. Kalau dulu saya marah karena partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi saya juga dituduh mendanai aksi damai tersebut. SBY juga dituduh menjadi dalam aksi makar. Tentu kalau dituduh atau difitnah seperti itu, saya harus menyampaikan bahwa semua itu tidak benar.
Sebenarnya saya ingin bisa bertemu pak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya akan bicara secara blak-blakan. Siapa yang menuduh saya mendanai, menunggangi, urusan pemboman dan urusan makar. Saya ingin klarifikasi secara baik, supaya tidak menyimpan praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau bercuriga.
Saya diberi tahu, Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya Cuma dilarang oleh dua tiga orang disekeliling beliau. Hebat juga ada orang yang bisa melarang beliau bertemu dengan saya. Saya kira bagus kalau kami berdua bisa saling komunikasi untuk menghindari rasa kecurigaan.
Saya kira semua mengikuti, kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman, atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH. Maruf Amin. Spekulasinya langsung macam-macam. Kalau betul percakapan saya dengan KH. Maruf Amin atau siapapun dilakukan tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal atau spying. Dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk.
Political spying itu kejahatan yang serius, dinegara manapun juga. Oleh karena itu saya pada kesempatan itu ingin mencari dan mendapatkan keadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, belum lama kurang lebih satu bulan lalu, sahabat saya tidak berani terima telepon dari saya, karena diingatkan oleh orang dekat istana, hati-hati nanti disadap.
Salah saya apa? Mantan Presiden diamankan oleh Paspampres. Yang diamankan adalah orangnya. Kalau betul-betul disadap, maka segala macam pembicaraan, strategi, akan diketahui oleh siapapun, dan mereka akan mendapatkan manfaat politik tentang seluk beluk strategi dari lawan politiknya.
Saya pada kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan penjelasan, merespon apa yang kemarin dalam persidangan kasus hukum Pak Ahok, yang baik pengacara maupun Pak Ahok mengaitkan nama saya pada persidaangan tersebut. Oleh karena ituah saya ingin menyampaikan semua itu secara gamblang.
Namun sebelumnya ada dua hal, pertama teman-teman sebetulnya mengingatkan Pak SBY sebaiknya tidak bicara daripada nanti di gempur lagi. Jawaban saya, dengan diam saya juga digempur. Kemarin nama saya dikait-kaitkan dalam kasus Pak Ahok.
Kedua, pasti wartawan mengira saya akan marah, tidak lah. Kalau dulu saya marah karena partai Demokrat dituduh menggerakkan aksi saya juga dituduh mendanai aksi damai tersebut. SBY juga dituduh menjadi dalam aksi makar. Tentu kalau dituduh atau difitnah seperti itu, saya harus menyampaikan bahwa semua itu tidak benar.
Sebenarnya saya ingin bisa bertemu pak Jokowi. Kalau saya bisa bertemu beliau, niat saya, saya akan bicara secara blak-blakan. Siapa yang menuduh saya mendanai, menunggangi, urusan pemboman dan urusan makar. Saya ingin klarifikasi secara baik, supaya tidak menyimpan praduga, perasaan enak atau tidak enak, atau bercuriga.
Saya diberi tahu, Pak Jokowi ingin bertemu dengan saya Cuma dilarang oleh dua tiga orang disekeliling beliau. Hebat juga ada orang yang bisa melarang beliau bertemu dengan saya. Saya kira bagus kalau kami berdua bisa saling komunikasi untuk menghindari rasa kecurigaan.
Saya kira semua mengikuti, kemarin dalam sebuah persidangan dikatakan ada rekaman, atau transkrip atau bukti percakapan saya dengan KH. Maruf Amin. Spekulasinya langsung macam-macam. Kalau betul percakapan saya dengan KH. Maruf Amin atau siapapun dilakukan tanpa perintah pengadilan, itu namanya penyadapan ilegal atau spying. Dari aspek hukum masuk, dari aspek politik juga masuk.
Political spying itu kejahatan yang serius, dinegara manapun juga. Oleh karena itu saya pada kesempatan itu ingin mencari dan mendapatkan keadilan, apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kalau betul-betul telepon saya selama ini disadap secara tidak legal, belum lama kurang lebih satu bulan lalu, sahabat saya tidak berani terima telepon dari saya, karena diingatkan oleh orang dekat istana, hati-hati nanti disadap.
Salah saya apa? Mantan Presiden diamankan oleh Paspampres. Yang diamankan adalah orangnya. Kalau betul-betul disadap, maka segala macam pembicaraan, strategi, akan diketahui oleh siapapun, dan mereka akan mendapatkan manfaat politik tentang seluk beluk strategi dari lawan politiknya.
Dalam Pilkada, penyadapan seperti ini dapat membuat calon menjadi kalah, karena pasti diketahui strateginya. Kita punya UU tentang ITE. Disitu dilarang siapapun melakukan penyadapan secara ilegal, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah.
Konstitusi kita sama dengan negara lain, melarang penyadapan ilegal. oleh karena itu saya memohon, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, saya berharap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE. Saya hanya mohon itu, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan. Dan mulai saat ini saya akan memantau proses hukumnya, karena ini bukan delik aduan. Persamaan hukum adalah hak konstitusional rakyat.
Melalui kesempatan ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan saya yang katanya dimiliki oleh tim kuasa hukum Pak Ahok, saya juga bisa mendapatkan, karena saya khawatir percakapannya bisa ditambah atau dikurangi, yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa.
Kalau yang yang menyadap ilegal adalah tim pengacaranya Pak Ahok atau pihak lain, saya minta diusut, siapa yang menyadap itu. Ada lembaga Polri, BIN dan juga Bais TNI, itulah institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya, penyadapan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan UU. Tetapi kalau misalnya yang menyadap bukan Pak Ahok, tetapi lembaga lain itu, maka hukum harus ditegakkan.
Harus diketahui siapa yang menyadap, Supaya jelas, karena yang kita cari adalah kebenaran. Kalau saya yang dikawal paspampres saja bisa disadap, bagaimana dengan rakyat yang lain, politisi yang lain?
Saya ingin bicara fakta, tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara AHY dan Sylvi dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan, Agus dan Sylvi dijadwalkan bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah yang temanya adalah mohon doa restu agar perjalanannya dalam Pilkada DKI Jakarta berhasil. Sebelum bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah, Saya berpesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Sekarang ini saya adalah satu dari tiga orang yang disebut wise person.
Mereka Pengurus NU itu mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, nanti dikira dalam bayang-bayang ayahnya, dan itu tidak baik. Tidak ada kaitannya dengan kasusnya Pak Ahok, tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas mengeluarkan fatwa. Kalau dibangun opini, gara-gara percakapan saya dengan KH Maruf Amin, atau gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir atas tekanan dari SBY atau bukan? Tanyakan saja langsung.
Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang transkrip atau apapun, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah kejahatan ilegal. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di KH. Maruf Amin, atau di pihak Pak Ahok, tetapi bola ada di tangan Polri dan para penegak hukum lain. Dan Kalau penyadapan dilakukan oleh institusi negara, bola ada di tangan oleh Pak Jokowi.
Saay harap teman-teman para pendukung bisa bersabar dan menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Daripada main di media sosial, saling mengeluarkan hoax, ada media televisi, koran dan radio. Jangan sampai kita berkomunikasi, tetapi kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Supaya jangan sampai kita saling memfitnah dan saling menjatuhkan.
Konstitusi kita sama dengan negara lain, melarang penyadapan ilegal. oleh karena itu saya memohon, kalau memang pembicaraan saya kapanpun, saya berharap pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menegakkan hukum sesuai UU ITE. Saya hanya mohon itu, supaya rakyat bisa mendapatkan keadilan. Dan mulai saat ini saya akan memantau proses hukumnya, karena ini bukan delik aduan. Persamaan hukum adalah hak konstitusional rakyat.
Melalui kesempatan ini, saya juga mohon agar transkrip percakapan saya yang katanya dimiliki oleh tim kuasa hukum Pak Ahok, saya juga bisa mendapatkan, karena saya khawatir percakapannya bisa ditambah atau dikurangi, yang tentu akan berubah dari isinya seperti apa.
Kalau yang yang menyadap ilegal adalah tim pengacaranya Pak Ahok atau pihak lain, saya minta diusut, siapa yang menyadap itu. Ada lembaga Polri, BIN dan juga Bais TNI, itulah institusi negara yang memiliki kemampuan untuk menyadap. Pemahaman saya, penyadapan tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan aturan UU. Tetapi kalau misalnya yang menyadap bukan Pak Ahok, tetapi lembaga lain itu, maka hukum harus ditegakkan.
Harus diketahui siapa yang menyadap, Supaya jelas, karena yang kita cari adalah kebenaran. Kalau saya yang dikawal paspampres saja bisa disadap, bagaimana dengan rakyat yang lain, politisi yang lain?
Saya ingin bicara fakta, tanggal 7 Oktober 2016 memang ada pertemuan antara AHY dan Sylvi dengan kedua organisasi. Pada hari itu dijadwalkan, Agus dan Sylvi dijadwalkan bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah yang temanya adalah mohon doa restu agar perjalanannya dalam Pilkada DKI Jakarta berhasil. Sebelum bertemu dengan PBNU dan Muhammadiyah, Saya berpesan, sampaikan salam saya kepada beliau-beliau. Sekarang ini saya adalah satu dari tiga orang yang disebut wise person.
Mereka Pengurus NU itu mengira saya ikut dalam rombongan itu. Saya katakan tidak mungkin, nanti dikira dalam bayang-bayang ayahnya, dan itu tidak baik. Tidak ada kaitannya dengan kasusnya Pak Ahok, tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas mengeluarkan fatwa. Kalau dibangun opini, gara-gara percakapan saya dengan KH Maruf Amin, atau gara-gara pertemuan Agus-Sylvi dengan PBNU, maka pendapat keagamaan yang dikeluarkan MUI seperti itu, tanyakan saja kepada MUI. Silakan ditanyakan apakah pendapat keagamaan MUI itu lahir atas tekanan dari SBY atau bukan? Tanyakan saja langsung.
Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, dengan penjelasan saya ini, berangkat dari pernyataan pihak Pak Ahok yang memegang transkrip atau apapun, saya nilai itu adalah sebuah kejahatan karena itu adalah kejahatan ilegal. Bola sekarang bukan pada saya, bukan di KH. Maruf Amin, atau di pihak Pak Ahok, tetapi bola ada di tangan Polri dan para penegak hukum lain. Dan Kalau penyadapan dilakukan oleh institusi negara, bola ada di tangan oleh Pak Jokowi.
Saay harap teman-teman para pendukung bisa bersabar dan menahan diri. Insya Allah ada titik air keadilan. Daripada main di media sosial, saling mengeluarkan hoax, ada media televisi, koran dan radio. Jangan sampai kita berkomunikasi, tetapi kita tidak tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Supaya jangan sampai kita saling memfitnah dan saling menjatuhkan.
Pkl. 16.55 WIB konferensi pers selesai. Situasi kondusif. Dump.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar