Facebook dan Google perang melawan berita bohong

Dua raksasa internet Facebook dan Google bergabung bersama dengan organisasi-organisasi berita untuk meluncurkan tool baru pemeriksa keaslian berita yang dirancang untuk mencabut berita-berita bohong di Prancis menjelang pemilihan presiden di negeri ini.

Jejaring sosial dan agregator berita dikritik keras selama Pemilu Amerika Serikat karena mereka jelas secara tidak sengaja ikut menyebarkan berita-berita bohong.

Facebook menyatakan akan bekerja sama dengan delapan organisasi berita Prancis, termasuk kantor berita Agence France-Presse (AFP), saluran berita BFM TV, dan koran L'Express serta Le Monde, untuk meminimalkan risiko berita bohong yang muncul dalam platform mereka.

Facebook, jejaring sosial terbesar di dunia, memiliki 24 juta pengguna di Prancis, atau sepertiga dari total penduduk Prancis.

Facebook akan menggantungkan kepada peran pengguna dalam membenderai (flag) berita bohong pada jejaring sosial ini sehingga artikel-artikel berita bisa dicek ulang kebenarannya oleh organisasi-organisasi berita yang menjadi mitra Facebook.

Setiap berita yang dianggap bohong oleh dua dari mitra Facebook akan ditandai oleh sebuah ikon yang menunjukkan konten berita itu bermasalah, kata Facebook.

Facebook juga mendukung prakarsa terpisah yang diluncurkan Google lewat "CrossCheck" yang menyeru para pengguna mengirimkan tautan-tautan (link) untuk konten yang diragukan kebenarannya kepada situs-situs berita terpercaya sehingga konten itu bisa diinvestigasi.

17 newsroom Prancis bergabung dalam proyek itu, termasuk AFP dan stasiun televisi nasional Prancis milik pemerintah.

Facebook juga mengambil langkah dalam melawan berita bohong di Jerman di mana pemerintah negara ini mengutarakan kekhawatirannya atas berita palsu dan ujaran kebencian yang mempengaruhi Pemilu September mendartang di mana Kanselir Angela Merkel berusaha memangku jabatan untuk masa jabatan keempat kalinya.

Di AS, Facebook sudah bekerja dengan situs pemeriksa kebenaran berita Snopes, ABC News dan kantor berita Associated Press untuk memeriksa keaslian berita, demikian Reuters.

Bos Intelijen Curiga Rusia Tanam Materi Porno di Komputer AS

Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat (AS) James Robert Clapper curiga Rusia menanam materi pornografi di sistem komputer AS selama serangan cyber dijalankan. Kecurigaan bos mata-mata AS itu disampaikan di depan Senat.

Intelijen AS sebelumnya mengumumkan bahwa Rusia terlibat serangan cyber terhadap AS selama pemilu presiden 2016. Pengumuman itu menyebut, Presiden Rusia Vladmir Putin sebagai pemberi perintah peretasan email Komite Nasional Partai Demokrat (DNC).

FBI kemarin menambahkan bahwa Rusia juga meretas email Komite Nasional Partai Republik (RNC), namun data rahasia hasil peretasan itu tidak dibocorkan ke publik. Rusia telah membantah semua tuduhan itu.

Clapper, seperti dikutip Sky News, semalam (11/1/2017) mengatakan bahwa Rusia melalui serangan cyber yang dijalankan para hacker-nya juga mencoba mengganggu pemilu di puluhan negara.

Clapper mengaku tidak terkejut jika kecurigaannya bahwa Rusia menanam materi pornografi di sistem komputer AS terbukti. Dia curiga materi yang ditanam itu adalah materi pornografi anak.

Di hadapan panel sidang yang diselenggarakan oleh Komite Intelijen Senat AS, Clapper memberitahu bahwa kesimpulan hacker Rusia terlibat dalam serangan cyber di AS “berdasarkan sumber daya manusia, koleksi teknis dan informasi open source”.

Laporan detail intelijen AS, kata dia, tidak bisa diungkapkan untuk melindungi sumber-sumber dan metode yang sensitif.

Clapper yakin, Rusia mendukung Donald Trump dari Partai Republik selama pemilu 2016 karena Trump seorang pengusaha yang akan lebih mudah untuk membuat kesepakatan ketimbang dengan Partai Demokrat.

Direktur FBI James Comey mengatakan kepada Komite Intelijen Senat AS bahwa pihak DNC menolak permintaan yang diajukan para agen FBI untuk memeriksa server DNC yang diretas

Para ahli teknologi AS berikrar untuk tidak membuat database Muslim

Ketika ditanya tahun lalu pada kampanyenya apakah ia pikir Amerika Serikat harus membuat database Muslim di negara tersebut, Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan NBC News: “Oh, saya pasti akan menerapkan itu benar-benar.”

Pada Selasa (13/12/2016) dikutip Los Angeles Time, ratusan pelaku industri teknologi ditanya apakah mereka akan membantu membangun basis data tersebut atau tidak. Namun jawabannya “tidak akan pernah”.

Rabu pagi (14/12) sejumlah 590 insinyur perangkat lunak, desainer, eksekutif bisnis dan personil pengolahan data dari perusahaan-perusahaan AS seperti Google, Twitter, Microsoft, Mozilla dan Palantir Technologies telah menandatangani ikrar untuk “berdiri dalam solidaritas dengan Muslim Amerika, imigran, dan semua orang yang kehidupan dan mata pencaharian terancam oleh kebijakan pengumpulan data yang diusulkan pemerintahan baru.”

Sebagai bagian dari ikrar yang mereka tanda tangani itu di antaranya:

• Menolak untuk berpartisipasi dalam penciptaan database yang akan memungkinkan pemerintah untuk menargetkan individu berdasarkan ras, agama atau asal negara
• Mendukung aksi meminimalkan pengumpulan data yang akan memfasilitasi penargetan etnis atau agama
• Secara bertanggung jawab menghancurkan penyusunan dan penyalinan data beresiko tinggi
• Mengundurkan diri dari organisasi mereka jika diperintahkan untuk membangun basis data serupa

Dengan penandatanganan janji tersebut, yang dilaporkan sebagai inisiatif akar rumput yang dipimpin oleh para insinyur di Wave dan Slack, industri teknologi menegaskan ‘pertempuran’ melawan pemerintah, menurut Kresta Daly, pengacara hak sipil dan kriminal yang berbasis di Sacramento.

Ketika para pemilik industri melihat bahwa pekerja mereka secara terbuka tidak bersedia untuk bekerja sama, “hal itu akan mempersulit pemerintah untuk merealisasikan rencana mereka,” katanya.

Tidak jelas apakah pemerintahan baru Trump benar-benar akan bersandar pada sektor teknologi untuk membangun database tersebut, atau bahkan akan merealisasikan janjinya untuk mencegah Muslim memasuki Amerika.

Pada beberapa minggu setelah kemenangan Trump, tim presiden terpilih mengatakan bahwa ia tidak pernah menganjurkan untuk membuat “registrasi atau sistem yang akan melacak individu berdasarkan agama mereka.” Namun demikian, situs Trump masih menyerukan slogan “penutupan total seluruh pintu memasuki Amerika Serikat untuk Muslim”.

Pemerintah AS telah dikenal karena menekan industri teknologi untuk mendukung kepentingan mereka, termasuk meminta Microsoft untuk membantu Badan Keamanan Nasional menghindari enkripsi pada situs Outlook.com atau FBI yang menuntut Apple membantu membuka iPhone dari salah satu pelaku penembakan San Bernardino. (althaf/arrahmah.com)

- See more at: https://www.arrahmah.com/news/2016/12/17/para-ahli-teknologi-as-berikrar-untuk-tidak-membuat-database-muslim.html#sthash.fgNRtRxb.dpuf