Senin, 12 Desember 2016

Habib Rizieq Minta 1 juta Laskar Cyber Habisi Ahok di Medsos


AHOK : Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab meminta Laskar Cyber Muslim untuk tidak berhenti menyerang calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di media sosial baik di Facebook maupun Twitter.

"Ayo kita kalahkan Ahok di medsos. Laskar Cyber Muslim jangan berhenti dengan FB, twitternya serang terus yang melawan Islam. Anda tahu laskar cyber itu lebih dari 1 juta orang," ungkap pria yang biasa dipanggil Habib Rizieq itu dalam Peringatan acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW yang diinisiasi DPP FPI di Jl. Raya KS Tubun Petamburan, Tanah Abang Jakarta Pusat (markas DPP FPI), dini hari tadi. 

Kata dia, Presiden RI salah sikap saja bisa sedikit di-bully jutaan orang, Kapolri juga bisa mengalami hal yang sama, apalagi produk pruduk Sari Roti yang kemarin habis-habisan di-bully oleh umat Islam. 

"Membuat laskar cyber Islam itu berkat pertolongan Allah. Galang terus cyber muslim. Siapa singgung ulama, umat Islam laskar cyber harus perang habis-habisan. Kalahkan Ahok di medsos dan seluruh pendukungnya kita habisi di medsos," ujar dia.

Rizieq melanjutkan aksi selanjutnya adalah kalahkan Ahok di Pengadilan dengan mengawal terus di Pengadilan dan mnyingkirkan Ahok di Pilkada DKI.

"Berikutnya kita kalahkan Ahok di pengadilan. Siap kawal di pengadilan. Kalahkan juga Ahok di Pilkada. Gak boleh Ahok menang di Pilkada. Kitalah yang menang di Pilkada," tutup dia.

Sebelumnya, Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad Jufri mengungkapkan lembaganya berniat melarang masyarakat menggunakan media sosial untuk berkampanye. Bahkan, Bawaslu menegaskan akan menelusuri akun-akun yang disinyalir melakukan kampanye tanpa izin dengan mengenakan pidana sesuai UU ITE yang sudah berlaku.


Sumber Berita : rimanews.com

Sabtu, 10 Desember 2016

Muslim Mega-Cyber Army Versus Ahok Cyber Army

Muslim Mega-Cyber Army Versus Ahok Cyber Army

Oleh : Hersubeno Arief, Jurnalis Senior/Konsultan Media dan Politik

============

Aksi Bela Islam (ABI)  mencatat fenomena baru,  yakni munculnya kekuatan besar di dunia maya atau Muslim Mega-Cyber Army (MMCA). Mereka ini adalah pegiat sosial media yang berlatar belakang muslim perkotaan, terdidik dan sangat terkoneksi. Mereka termasuk jenis penduduk dunia yang disebut sebagai Native Digital. 

Hasil kerja mereka sangat terasa, baik di dunia nyata, maupun dunia maya. Suksesnya ABI I,II dan III tak lepas dari peran mereka dalam menerobos berbagai “barikade’ yang dibangun penguasa dan aparat keamanan. Demikian pula halnya dalam Pilkada DKI.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Politicawave, sebuah lembaga yang mengamati lalu lintas percakapan di sosial media, pada dua pekan masa awal kampanye (23 Sept- 3 Okt), pasangan Ahok-Djarot sangat mendominasi. Dari total 243.859 percakapan, pasangan Ahok-Djarot  memimpin dengan 146.460 percakapan, atau total share of awareness-nya sebesar 60.06 %.   Net sentiment (selisih dari sentimen positif dengan sentimen negatif)  Ahok-Djarot juga  paling tinggi dibandingkan dua pasangan lainnya.

Situasinya menjadi berubah drastis setelah munculnya Aksi Bela Islam (ABI) I dan II  sebagai buntut pidato Ahok di Pulau Seribu yang menyinggung tafsir Surat Al-Maidah 51. Pada tanggal 23 Sept-5 Okt 2016 ada sebanyak 117.039 percakapan tentang Ahok, 63.81 persen positif.  Percakapan tentang Ahok  pada tanggal 6 0ktober -20 November, atau setelah kasus Al-Maidah 51 melonjak  menjadi hampir dua kali lipat sebesar 216.466 percakapan. Namun sentimen negatifnya lebih besar dibanding yang positif. Tercatat  126.872  (58.61 persen) negatif. 

Sentimen negatif terhadap Ahok terus meningkat  setelah aksi 212 (ABI III). Ahok tetap paling banyak dibicarakan, tapi dengan sentimen negatif yang sangat tinggi, yakni sebesar -92,047. 

Terus menurunnya net sentiment Ahok-Djarot ini adalah hasil kerja dari Muslim Mega- Cyber Army  yang rajin bergerilya di dunia maya. Walaupun tidak terkoordinasi, tanpa markas besar dan tanpa komando, namun  mereka berhasil membuat keder Ahok Cyber Army  yang  nota bene lebih berpengalaman, professional,  terkoordinasi dan terencana. Jangan lupa Ahok Cyber Army sebagian besar adalah para veteran pemenang dua pertempuran, ketika mendukung  Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI 2012 dan  Jokowi-JK dalam Pilpres 2014. 

Ahok Cyber Army kini seolah kebingungan  menghadapi arus pasukan yang datang dari berbagai penjuru.  Seperti jutaan kawanan lebah yang langsung menyengat beramai-ramai, manakala ada account maupun buzzer Ahok  yang muncul. Mereka sangat militan. Korbanpun mulai berjatuhan. Selain elektabilitas Ahok-Djarot di dunia nyata dan dunia maya yang terus menurun, kelompok-kelompok ini juga mengincar para pendukungnya. Aksi boikot terhadap Metro TV, boikot produk Sari Roti  adalah contoh nyata  korban mereka. 

Potensi besar Muslim Mega-Cyber Army ini sangat sayang bila hanya digunakan untuk “perang” melawan Ahok. Selain terus mengawal persidangan Ahok, sudah waktunya dimanfaatkan untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk umat, bangsa dan negara.  Misalnya, pemberdayaan ekonomi umat, pembentukan media alternatif, kegiatan sosial penggalangan dana untuk duafa maupun bencana dan berbagai aktivitas positif lainnya. Jangan lupa pula hendaknya Muslim Mega-Cyber Army ini harus juga mempromosikan Islam yang damai, berakhlak mulia  dan rahmat bagi  alam semesta. 

Momentum persatuan umat seperti saat ini sayang bila dilewatkan. Sebelumnya rasanya sulit membayangkan  berbagai elemen Islam yang berbeda harakah/gerakan, bisa bersatu. (rol)

https://www.facebook.com/TemanMabokAhok/


Presiden China Minta Tiap Universitas Layani Partai Komunis

KOMUNIS : Presiden China Xi Jinping menuntut setiap perguruan tinggi dan universitas di China mendukung Partai Komunis, partai berkuasa di China. Permintaan Presiden Jinping ini sebagai upaya untuk memperketat kontrol pemerintah terhadap sistem pendidikan.

Xi mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa perguruan tinggi dan universitas harus ”melayani Partai Komunis dalam mengelola negara”.

”Kepatuhan terhadap kepemimpinan partai penting untuk pengembangan pendidikan tinggi di negara,” kata Jinping, seperti dikutip Xinhua. “China harus membangun perguruan tinggi menjadi benteng yang mematuhi kepemimpinan partai,” katanya lagi, yang dilansir Sabtu (10/12/2016).

Menurut laporan media setempat, China selalu menentang penyebaran ”nilai-nilai Barat” di lembaga pendidikan dan juga telah berkampanye melawan hal sama. Pada bulan Januari 2016, para pejabat inspektur dari divisi disiplin dan anti-korupsi partai dikirim untuk mengawasi guru yang berkomentar “tidak benar” di dalam kelas.

Langkah-langkah Partai Komunis China yang menekan dunia pendidikan di negara itu dimulai pada 2012 setelah Jinping menjadi pemimpin partai. Sejak itu, Beijing telah menempatkan aturan ketat soal  kebebasan berekspresi, menahan dan memenjarakan aktivis dan pengacara, membungkam kritikus internet dan mengintensifkan pembatasan wartawan.

”Kebijakan partai dalam pendidikan harus benar-benar dilakukan, dan partai harus meningkatkan kemampuan organisasi akar rumput di sekolah untuk melakukan pekerjaan ideologi dan politik,” kata Jinping dalam pertemuan yang digelar hari Kamis, 8 Desember lalu.

Jinping yang saat ini menjadi orang kuat dan populis di China juga mengatakan bahwa guru dibutuhkan untuk menjadi “penyebar ideologi canggih” dan ”pendukung setia (partai) pemerintahan.”

Namun, jenis-jenis pembatasan dan tindakan keras ini dianggap bukan hal baru bagi orang-orang China. Silabus dan terutama pidato di universitas dikontrol ketat oleh pemerintah, karena takut protes pro-demokrasi pada tahun 1989 yang dipimpin oleh mahasiswa akan terulang.

Qiao Mu, seorang profesor kritis dari Beijing Foreign Studies University dan juga salah satu korban dari tindakan keras penguasa, mengatakan bahwa mahasiswa China telah lama memiliki nilai-nilai sosialis yang ditanamkan oleh guru. ”Mereka sudah terbiasa,” katanya. (sn)

Aliran Korupsi e-KTP Rp2,3 Triliun Mengalir Hingga ke Banyak Politisi

AHOK : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.

"Kalau angka kerugian kemungkinan Rp2,3 triliun, tidak mungkin hanya berdua kan? Tentu akan kita ikuti, disamping itu, kita ikuti uangnya ke mana saja," kata Ketua KPK Agus Raharjo usai peresmian tugu Anti Korupsi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Jumat (9/12/2016).

KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Namun, dia menegaskan bahwa KPK masih melakukan penyelidikan. Salah satunya dengan menelusuri aliran uang sehingga diketahui siapa saja pihak yang bertanggung jawab.

"Selalu saya sampaikan, penindakan korupsi selalu mengikut pelakunya, jaringannya ke mana saja, siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korupsi itu," katanya dilansir Antara.

Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa melakukan asset recovery atau mengembalikan potensi kekayaan yang hilang tersebut.

Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah mengatakan bahwa proyek E-KTP dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf dari PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi E-KTP itu adalah Rp2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun. [htc]

Medsos Bikin Warga Punya Pengaruh Kuat dalam Berpolitik

Ahli ilmu politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengungkapkan, media sosial yang berkembang saat ini membuat dunia semakin terhubung satu sama lain. Akibatnya, pola partisipasi politik warga semakin intens.

Kondisi seperti ini, menurutnya memunculkan realitas politik yang lebih interaktif. Sehingga, elit politik harus lebih responsif dan mendengar suara publik. Artinya, warga yang aktif di media sosial, memiliki pengaruh kuat untuk mempengaruhi proses-proses perpolitikan.

"Dalam proses politik, warga juga memiliki pengaruh kuat untuk mempengaruhi proses-prosea politik yang berlangsung di era sosial media," kata Airlangga dalam acara diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (10/12).

Namun demikian, proses perubahan di era transisi informasi ini juga memunculkan persoalan-persoalan yang harus diantisipasi. Yaitu, fenomena-fenomena seperti kebencian, hoax atau hal-hal yang mengeksploitasi sentimen publik terus berkembang.

Permasalahan-permasalah seperti itu, menurutnya harus diantisipasi bukan dengan cara lama, seperti melalui represi, pembolikiran atau regulasi yang lebih ketat. Tetapi, harus diatasi dengan cara-cara yang lebih rasional dan lebih canggih.

"Karena kekuatan sebuah rezim itu dipengaruhi dari kemampuan mereka untuk membangun persuasi dan komunikasi. Jadi ketika mereka tidak lagi mampu membangun persuasi dan komunikasi, berarti ketahanan nation tersebut makin melemah," jelasnya. [rol]

Ada Aroma PKI di PDIP

KOMUNIS : Rombongan Kader PRD (Partai Rakyat Demokratik) beramai-ramai jadi anggota DPR RI melalui PDIP. Di antaranya ada Budiman Sudjatmiko yang mendirikan PRD, dan ada juga Ribka Tjiptaning yang mengarang buku "Aku Bangga jadi anak PKI" dan "Anak PKI masuk parlemen".

PRD sejak didirikan pada tahun1996 tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai Partai Komunis atau berhaluan Komunis, akan tetapi PRD secara terbuka mengagumi pemikiran Karl Marx dan secara terbuka juga memperjuangkan pembebasan Napol PKI, serta secara terang-terangan mendesak pencabutan TAP MPRS No XXV Th 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI, lalu hingga kini bersama YPKP 65/66 menuntut rehabilitasi PKI.

PRD terlibat dalam Bom Rusun Tanah Tinggi Jakarta tahun 1997. Lalu PRD bersama FORKOT, FORBES, SMID dan LSM kiri lainnya terlibat secara langsung dalam berbagai kerusuhan di bulan Mei 1998.

Kedekatan PRD dengan PDIP dan CSIS serta Pengusaha TAIPAN seperti Sofyan Wanandi dan Yusuf Wanandi tidak bisa dipungkiri. Bahkan belakangan Kader PRD eksodus secara besar-besaran ke dalam PDIP sehingga berhasil menjadi anggota DPR Pusat hingga Daerah.

Kini, dengan mengatas-namakan Program Dewan mereka pun menggelar program SAMA RATA SAMA RASA dan MASYARAKAT TANPA KELAS yang dulu merupakan program unggulan PKI.

Keberadaan para Kader PRD dalam tubuh PDIP berhasil mendorong PDIP secara resmi kerja sama dengan PKC (Partai Komunis China) dan secara berkala mengirim kader-kadernya untuk dididik di Markas Besar PKC di Beijing - China.

Para Kader PRD dalam tubuh PDIP juga berhasil mendorong Presiden Jokowi mencanangkan REVOLUSI MENTAL yang dulu pernah menjadi JARGON PKI.

Selain itu dalam HUT PDIP ke 42 secara mengejutkan membuat logo angka 4 nya dengan kaligrafi menyerupai PALU ARIT Lambang PKI.

Pantas saja Politisi PDIP Eva Sundari meminta Habib Rizieq keluar dari Indonesia, karena Habib Rizieq dan FPI nya sangat ANTI KOMUNIS sehingga menjadi MUSUH BESAR PKI.

WASPADA ... PKI MAU BANGKIT KEMBALI ... !!! [sic]

Soal Tanaman Berbakteri, 4 WN Cina Diringkus di Bogor

AHOK : Empat warga negara asal Cina ditangkap Satgas dari kantor imigrasi kelas I Bogor.

Warga asal Cina itu diduga menyalahgunakan izin tinggal dan bercocok tanam yang mengandung bakteri.

"Keempat orang WN China tersebut sedang dalam proses penyidikan oleh Kanim Bogor," kata Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso dikonfirmasi, Jumat, (9/12/2016).

Kasus ini terungkap, ujarnya, melalui kerja sama antara pihak Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Kementerian Pertanian dan Kanim Bogor.

Ketika operasi penangkapan, keempatnya sedang melakukan aktivitas bercocok tanam yang berlokasi di perbukitan Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor.

Dalam pengerebekan itu, pihak Karantina dan Kanim juga menyita sejumlah benih tanaman antara lain, cabai, daun bawang dan sawi hijau, yang mereka bawa dari Tiongkok. Satgas kemudian melakukan uji laboratorium terhadap tanaman-tanaman tersebut.

Dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa benih cabai yang dibawa para tersangka, mengandung bakteri erwinia chrysanthemi atau sejenis organisme pengganggu tanaman karantina (OPTK) A1 golongan 1.

Senyawa tersebut sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan kerusakan gagal produksi hingga mencapai 70 persen. Karena itu, satgas Kementan langsung membabat seluruh benih cabai yang telah ditanam, serta pemusnahan.

"Keempat WNA ini djerat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, di antaranya terkait izin tinggal," kata Heru.(yn)